Langsung ke konten utama

VIKTIMOLOGI : Penelitian, Masa Depan dan Rekomendasi John P. J. Dussich



PENELITIAN 
Penelitian viktimologis, concern utamanya pada karakterisasi umum dari fenomena untuk menentukan informasi dasar tentang jumlah, frekuensi, dan kategori partikulir masalah yang dikaji. Dengan demikian, salah satu basis (informasi dasar: data) adalah tingkatan dalam bentuk angka maupun penghitungan. Jadi, jenis penelitian viktimologis yang paling penting adalah survei viktimisasi.
Survei viktimisasi tidak hanya memberikan jumlah dan jenis korban, juga memberikan  informasi tren perbandingan korban dari satu yurisdiksi dengan yang lain, dari satu jenis korban ke yang lain, dan kita dapat mengukur tingkat viktimisasi untuk populasi tertentu dalam periode waktu tertentu.
Pengukuran penting lainnya menggunakan penelitian survei adalah pengukuran perilaku yang ada sebagai kontinu. Jenis penelitian ini memberi kita informasi tentang perasaan, pendapat dan tanggapan para korban. Dengan demikian, mereka sangat penting dalam memahami dampak viktimisasi dan kemajuan pemulihan.

1. Penelitian Evaluatif
Jenis penelitian penting lainnya adalah penelitian evaluatif yang digunakan untuk mengukur tanggapan resmi pemerintah atau organisasi terhadap viktimisasi dan program yang digunakan untuk membantu para korban mengatasinya. Jenis penelitian ini bertujuan mengukur aspek sistemik dari pengalaman korban. Ini biasanya difokuskan pada twin criteria of success : ”efektivitas”, yang mengevaluasi pencapaian tujuan dan “efisiensi”, yang mengevaluasi penggunaan sumber daya dari waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
Aspek lainnya adalah akuntabilitas, baik ekonomi maupun politik. Akuntabilitas ekonomi berfokus pada apakah keberadaan program tertentu dalam komunitas tertentu dibenarkan mengingat dana yang tersedia dan sistem nilai saat ini ada. Akuntabilitas politik berfokus pada apakah keberadaan program korban dan biayanya didukung oleh mereka yang berkuasa. Sebagian besar pertanggungjawaban berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat, harapan hasil dan tanggung jawab resmi. Pengukuran variabel-variabel ini membantu mengontekstualisasikan program atau respons korban secara sosial dalam masyarakat atau budaya yang lebih besar.

2. Penelitian Kausalitas
Mungkin bentuk penelitian viktimologis yang paling menantang dan sulit adalah penelitian kausal. Penelitian ini mencoba menjelaskan mengapa dan bagaimana beberapa variabel dipengaruhi oleh variabel lain dalam fenomena yang berhubungan dengan korban. Sebagai contoh, mungkin mencoba untuk memahami mengapa beberapa korban sangat trauma dengan suatu peristiwa, sementara korban lainnya tidak terkena dampak serius dari peristiwa yang sama. Metode yang biasa dari bentuk penelitian ini adalah pertama-tama membuat hipotesis tentang hubungan antara variabel penyebab dan variabel efek. Kemudian, untuk mengukur variabel-variabel ini dan melihat apakah data dapat mendukung hipotesis.
Pada akhirnya, proses ini dapat mengarah pada pemahaman tidak hanya satu hubungan biasa, tetapi banyak hubungan sebab akibat yang terhubung, atau rantai sebab-akibat. Seorang viktimologis dapat mengembangkan pernyataan teoritis dengan fakta-fakta baru yang terungkap menggunakan penelitian kausal. Pernyataan teoritis ini membantu untuk memahami fenomena korban sosial dan psikologis yang kompleks.
Mengikuti orang-orang yang bekerja untuk mencegah viktimisasi bisa memiliki fakta-fakta yang diperoleh secara empiris untuk mengurangi kerentanan calon korban. Intervensi krisis dapat secara efektif mengurangi penderitaan korban segera setelah viktimisasi dan mencegah eskalasi trauma. Para advokat dan terapis, yang mendasarkan respons mereka pada analisis protokol, dapat lebih mengetahui apa yang berfungsi untuk memfasilitasi pemulihan korban dan mengurangi atau menghilangkan penderitaan jangka panjang dan mempromosikan kembalinya ke kehidupan yang stabil dan fungsional bagi mereka yang menjadi korban.

MASA DEPAN VIKTIMOLOGI
Ketika program dan undang-undang baru berkembang, beberapa terbukti efektif dan yang lain tidak. Dalam mencari program dan undang-undang yang memenuhi tujuan mendasar dari Deklarasi Universal (United National Declaration)  “... untuk diperlakukan dengan kasih sayang dan rasa hormat terhadap martabat-nya ... untuk diberikan akses ke mekanisme keadilan dan untuk meminta ganti rugi serta kompensasi ... untuk mendapatkan informasi tentang hak-nya ... untuk diberitahu tentang peran dan ruang lingkup, waktu dan kemajuan proses dan disposisi kasus-nya ... untuk diberikan bantuan yang tepat selama proses hukum ... untuk menjaga privasi dan memastikan keselamatan-nya ... .” Kriteria ini menentukan nilai program dan hukum sehingga mereka dapat dievaluasi dan akhirnya direkomendasikan sebagai layak untuk di duplikasi.
Dalam setiap sub-kategori program korban, hukum, praktik dan hak, contoh-contoh spesifik telah diketahui. Beberapa di antaranya tercantum di bawah ini (Arah Baru : Hak dan Layanan Korban untuk Abad ke-21, Departemen Kehakiman AS, 1998).

1. Penegakan Hukum
       Di San Diego, California ada kemitraan antara polisi dan YWCA (Young Women’s Christian Association) yang menghasilkan Jaringan Komunitas Kekerasan Domestik, dimana mampu menghasilkan keakuratan tentang informasi hingga ketersediaan shelter pada waktu tertentu.
       Di Provo, Utah, korban berpartisipasi dalam penyelesaian kejahatan, yang disebut “victim-assisted” untuk membantu korban hingga membantu mengusut tuntas kasusnya.
       Di Orange County, California, grup 5 advokat korban bekerjasama dalam program non-profit dengan polisi dan jaksa untuk memastikan layanan komprehensif bagi korban kekerasan geng.
2. Penuntutan
       Di Kenosha, Wisconsin, jaksa wilayah membentuk unit penuntutan khusus untuk kekerasan dalam rumah tangga dan kejahatan sensitif.
       Di Pinellas County, Florida, kantor pengacara negara bagian membentuk jaksa penuntut khusus untuk bertanggung jawab atas semua eksploitasi manula dan kasus-kasus pengabaiannya. Termasuk pelatihan polisi, penjangkauan masyarakat dan pendidikan untuk jaksa penuntut lainnya.
       Di Philadelphia, Pennsylvania, Unit Layanan Korban yang berlokasi di Kantor Kejaksaan Distrik, mempekerjakan koordinator saksi-korban Vietnam dan Kamboja untuk membantu para korban dari Asia Tenggara selama proses kasus mereka, termasuk menerjemahkan informasi dan membantu para korban dengan bantuan medis dan keuangan darurat.

3. Peradilan
        Di Tucson, Arizona, Pengadilan Negeri menjalin kemitraan dengan polisi, advokat korban, jaksa dan profesional perawatan kesehatan untuk membentuk Pusat Kekerasan dalam Rumah Tangga.
        Di Negara Bagian New York, Komisi Yudisial Permanen tentang Keadilan untuk Anak-anak didirikan untuk memberikan bantuan kepada anak-anak di pengadilan sehingga dapat memberikan ruang khusus untuk perawatan anak sehingga anak-anak yang orangtuanya di pengadilan memiliki tempat yang aman selama mereka tinggal.
        Di Santa Clara County, California, pengadilan telah membentuk dewan kekerasan keluarga setempat untuk memberikan respons komprehensif terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

4. Koreksi
       Di Texas, Departemen Kehakiman memulai program mediasi / dialog korban-korban untuk para korban kekerasan parah dan para pelanggar yang dipenjara.
       Di California salah satu program pelanggar-korban yang paling dikenal adalah Dampak Kejahatan Terhadap Korban (IOC) yang diprakarsai oleh Otoritas Pemuda California. Program ini bertujuan memberikan pendidikan selama 40 jam untuk memberi informasi kepada para pelaku tentang bagaimana kejahatan mempengaruhi korban dan masyarakat.
       Biro Penjara Federal AS mengujicobakan kelas kesadaran korban tentang kejahatan narkoba dan kekerasan dalam rumah tangga bagi para pelaku di rumah singgah di Baltimore, Maryland, dan Tampa, Florida.

Meskipun berbagai macam program baru telah dicoba dan dijuluki sebagai "menjanjikan" sebagian besar dari ini belum mengalami segala bentuk evaluasi empiris. Sebelum program ini dapat diterima sebagai duplikasi yang layak, mereka harus diteliti dengan cermat selama periode waktu yang cukup.


REKOMENDASI

Secara Internasional. Beberapa upaya utama yang sedang dipertimbangkan dan dilaksanakan di tingkat internasional adalah sebagai berikut:
1.    The World Society of Victimology telah memulai proses lobi untuk mengubah Deklarasi PBB tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan menjadi Konvensi dengan nama yang sama.
2.    The World Society of Victimology terus berfungsi sebagai salah satu organisasi internasional utama untuk menyebarluaskan pesan yang terkandung dalam Deklarasi PBB melalui anggotanya, buletin, simposium tiga tahunan, dan kursus dua minggu (lihat Rencana Strategis WSV) .
3.    The World Society of Victimology telah meluncurkan kampanye besar untuk menciptakan tanggapan baru atas nama para korban yang baru-baru ini dipresentasikan di Bangkok, Thailand awal tahun ini di Kongres PBB Ke-11 tentang Kejahatan (lihat Lampiran C).

Lampiran C. 
Lima Tantangan Global dari Lapangan
(Arah Baru Viktimologis: Hak dan Layanan Korban untuk Abad ke-21)

Dalam rangka menyusun ratusan rekomendasi dari lapangan dan mendengarkan suara-suara para korban, advokat dan mitra-profesional yang bekerja dengan para korban di seluruh negara, rekomendasi-rekomendasi kunci tertentu muncul. Lima tantangan global berikut untuk menanggapi para korban kejahatan di abad ke-21 membentuk inti dari ratusan gagasan dan rekomendasi yang disajikan dalam laporan ini.
       Untuk memberlakukan dan menegakkan hak-hak dasar yang konsisten dan mendasar bagi para korban kejahatan dalam sistem federal, negara bagian, remaja, militer, dan pengadilan suku, dan proses administrasi.
       Untuk memberikan korban kejahatan akses ke layanan komprehensif dan berkualitas tanpa memandang sifat viktimisasi, usia, ras, agama, jenis kelamin, etnis, orientasi seksual, kemampuan, atau lokasi geografis mereka.
       Untuk mengintegrasikan masalah-masalah para korban kejahatan ke dalam semua tingkatan sistem pendidikan negara untuk memastikan bahwa keadilan dan profesional yang bersekutu dan penyedia layanan lainnya menerima pelatihan komprehensif tentang masalah-masalah para korban sebagai bagian dari pendidikan akademik mereka dan pelatihan yang berkelanjutan di lapangan.
       Untuk mendukung, meningkatkan, dan mereplikasi praktik-praktik yang menjanjikan dalam hak-hak dan layanan para korban yang dibangun di atas penelitian yang baik, teknologi canggih, dan kemitraan multidisiplin.
       Untuk memastikan bahwa suara korban kejahatan memainkan peran sentral dalam respons negara terhadap kekerasan dan mereka yang menjadi korban kejahatan.
Arah Baru memberikan rekomendasi yang menunjuk secara khusus pada implementasi lima tantangan global ini. Setiap bagian dan bab didasarkan pada makalah yang diajukan oleh para ahli terkemuka Viktimologis serta masukan dari advokat korban, pemantau sistem peradilan, akademisi, korban kejahatan, dan lainnya yang berpartisipasi dalam audiensi publik, pertemuan kelompok, dan mereka yang menyediakan laman komentar dan ulasan saat dokumen menuju penyelesaian.

Secara Nasional. Sejumlah negara telah menjadi pemimpin di bidang viktimologi dan layanan korban. Negara-negara yang paling aktif dan produktif yang memiliki pengaruh internasional utama adalah: Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Kanada, dan baru-baru ini Jepang. Masing-masing negara telah menghasilkan program model dalam bidang layanan, hukum, pelatihan, pendidikan dan penelitian:
1.    Kantor Korban Kejahatan Amerika Serikat adalah salah satu dari sedikit lembaga pemerintah di dunia yang melayani orang-orang di semua negara dengan menghasilkan dokumen, pendanaan untuk penelitian dan menyelenggarakan konferensi di bidang viktimologi dan bantuan korban. Mungkin salah satu aspek paling dramatis dari peran AS dalam layanan korban adalah sejumlah besar berbagai jenis program layanan korban di seluruh negeri (sekitar 20.000 program terpisah untuk korban kekerasan seksual, pelecehan anak, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dll. Menanggapi Deklarasi PBB untuk Korban, AS membentuk kemitraan khusus dengan PBB, AS menghasilkan dua dokumen tindak lanjut Deklarasi 1985 yang dirujuk di atas: Buku Pegangan tentang Keadilan bagi Para Korban, dan Panduan untuk Pembuat Kebijakan, keduanya diterbitkan pada tahun 1999 oleh Kantor PBB untuk Pengendalian Narkoba dan Pencegahan Kejahatan.
2.    Inggris Raya adalah asal dari sejumlah praktik penting dan inovatif dalam layanan korban, seperti konsep reparasi korban yang semuanya disebut kompensasi oleh Margery Fry pada tahun 1957; memulai salah satu layanan dukungan korban pertama di dunia di Bristol; layanan dukungan korban nasional di semua kota besar yang dikendalikan oleh kantor nasional di London; rumah jurnal International Review of Victimology dan telah lebih dari sepuluh tahun terakhir memberikan kepemimpinan dalam komunitas Eropa di bidang layanan korban.
3.    Belanda telah mensponsori sejumlah kegiatan yang sangat signifikan yang terus mencerminkan dukungan pemerintah mereka untuk kegiatan hak-hak korban dunia. Didirikan oleh Kementerian Kehakiman pada tahun 1987, yang menyediakan dana awal untuk kelompok kerja Survei Korban Kejahatan Internasional yang menghasilkan serangkaian publikasi tentang viktimisasi di banyak negara di seluruh dunia. Pada tahun 1997, Belanda menjadi tuan rumah Simposium World Society of Victimology International  ke-9 dan situs web yang dibuat untuk acara itu berlanjut hingga hari ini sebagai sumber daya yang paling aktif dan bermanfaat untuk bahan-bahan viktimologis. Selain pembentukan layanan korban di seluruh negeri, Belanda juga menghasilkan penelitian yang sangat berkualitas dalam berbagai aspek viktimologi. Kontribusi terbaru adalah penciptaan lembaga penelitian baru yang didedikasikan untuk viktimologi yang disebut International Victimology Institute Tillburg (INTERVICT).
4.    Kanada juga telah mendirikan berbagai program layanan korban canggih di seluruh negara mereka; menyelenggarakan Simposium Internasional tentang Victimologi ke 10 WSV; adalah rumah bagi sejumlah Victimologists terkemuka, terutama Irvin Waller penggerak utama Deklarasi PBB dan menjadi tuan rumah Pusat Internasional untuk Pencegahan Kejahatan di Montreal, didirikan pada tahun 1997, yang memberikan kontribusi pada promosi program dan kegiatan ramah-korban yang tersedia untuk orang yang tertarik di seluruh dunia.
5.    Jepang memasuki bidang viktimologi lebih awal ketika Profesor S. Nakata memperkenalkan konsep viktimologi Mendelsohn pada tahun 1958 diikuti pada tahun 1966 dengan publikasi disertasi K. Miyazawa tentang viktimologi internasional. Salah satu pelajar Miyazawa, H. Orosawa mendirikan program untuk pelajar yang tertarik dengan viktimologi di Mito University, Jepang dan dalam sepuluh tahun terakhir universitas ini telah dikenal secara internasional atas inovasi dalam layanan korban, penelitian viktimologis, hosting WSV kursus, dan baru-baru ini menjadi rumah baru Tokiwa International Victimology Institute. Saat ini, universitas menawarkan Sekolah Pascasarjana Victimologi baru yang didukung oleh sepuluh orang viktomologis. Peristiwa paling dramatis baru-baru ini di Jepang adalah diberlakukannya Undang-Undang Dasar untuk Korban Kejahatan.

Referensi
John P. J. Dussich, VICTIMOLOGY – PAST, PRESENT AND FUTURE., 131ST INTERNATIONAL SENIOR SEMINAR VISITING EXPERTS’ PAPERS, p.121 – 122 lihat  https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No70/No70_12VE_Dussich.pdf



Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perspektif Viktimologi R.I. Mawby & S. Walklate

Bab 1: Perspektif tentang Victimologi Narasi viktimologis merupakan disiplin yang relatif muda, dengan gerakan korban yang membuat kehadiran semakin terasa pada kebijakan peradilan pidana Inggris dan Wales sampai batas tertentu, di seluruh Eropa. Keadaan sosial yang mempengaruhi proyek khusus ini, kemudian, tidak hanya berasal dari peristiwa politik dan sosial tahun 1980-an di Inggris dan Wales, tetapi juga dari perubahan cepat ke peta politik Eropa, baik Timur dan Barat, yang terjadi pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Perubahan-perubahan ini telah menyebabkan evaluasi ulang teori dan praksis di seluruh Eropa Timur-Barat. Ini mungkin terbukti sama pentingnya dalam konteks memahami operasi dan proses berbagai peradilan pidana dan sistem kesejahteraan seperti di arena politik yang lebih terbuka. Perkembangan ini memberikan peluang untuk mengevaluasi kontribusi potensial dari berbagai alur pemikiran viktimologis, menuju pemahaman dan mempengaruhi arah perubahan ini. Mengingat bany...

CLS, Critical Legal Studies atau Studi Hukum Kritis

TEORI STUDI HUKUM KRITIS ( CRITICAL LEGAL STUDIES , CLS) Latar belakang Studi Hukum Kritis ( Critical Legal Studies , CLS)   Akhir abad ke-20, Studi Hukum Kritis atau Critical Legal Studies , CLS datang dengan melawan gagasan liberalisme dan pluralisme hukum. Dalam Frontiers Legal Theory menyebutkan perkembangan Critical and Postmodern Legal Studies muncul sekitar 1970-an di Amerika dengan tokoh (sarjanawan) yang terinspirasi gerakan pemikiran kontinental ( continental social theory ) seperti Marxist, Structuralist, dan Post-structuralis yang kemudian membentuk gerakan yang disebut Gerakan Studi Hukum Kritis_ ( Critical Legal Studies , CLS). Keberadaan CLS diasumsikan terpengaruh Teori Kritis ( Critical Theory ) dari Mahzab Frankfurt yang dipelopori oleh Institute for Social Research di Frankfurt University. Mahzab Frankfurt membawa terminologi ‘teori kritis’ dengan haluan ajaran Karl Marx (Marxism)._ Melalui karya Mahzab Frankfurt dari 1930 sampai 1940-an hing...

SOMASI untuk Korban dalam Hukum Pidana

Apa itu Somasi? Menurut KBBI, Somasi adalah teguran untuk membayar dan sebagainya ( https://kbbi.web.id/somasi ). Menurut Wikipedia, Somasi adalah sebuah teguran terhadap pihak calon tergugat pada proses hukum. Bentuk –bentuk somasi dapat berupa surat perintah, akta sejenisnya, dan demi perikatan sendirinya (lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Somasi ). Jika merujuk pada bahan Wikipedia, maka kerangka tafsir Somasi merujuk pada kerangka keperdataan (lihat rujukannya). Pada sisi yang lain, terdapat poin penting, yaitu; 1. sebuah teguran                                             2. diberikan kepada pihak lain Menurut J. Satrio, Topik somasi mestinya menarik untuk disimak, sebab sekalipun somasi memegang peranan yang sangat besar (penting) dalam pelaksanaan huku...