SOMASI untuk Korban dalam Hukum Pidana

Apa itu Somasi?

Menurut KBBI, Somasi adalah teguran untuk membayar dan sebagainya (https://kbbi.web.id/somasi). Menurut Wikipedia, Somasi adalah sebuah teguran terhadap pihak calon tergugat pada proses hukum. Bentuk –bentuk somasi dapat berupa surat perintah, akta sejenisnya, dan demi perikatan sendirinya (lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Somasi).

Jika merujuk pada bahan Wikipedia, maka kerangka tafsir Somasi merujuk pada kerangka keperdataan (lihat rujukannya). Pada sisi yang lain, terdapat poin penting, yaitu;

1. sebuah teguran                                            

2. diberikan kepada pihak lain

Menurut J. Satrio, Topik somasi mestinya menarik untuk disimak, sebab sekalipun somasi memegang peranan yang sangat besar (penting) dalam pelaksanaan hukum, namun -- anehnya -- dalam B.W. sendiri tidak dikenal istilah somasi. Namun demikian ada istilah lain yang biasa dikaitkan dengan somasi, yaitu “in gebreke gesteld“ atau ingebrekestelling, yang bisa diterjemahkan menjadi “pernyataan lalai“ atau “dinyatakan dalam keadaan lalai“, sebagai yang diatur dalam Pasal 1238 BW.

(https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cbfb836aa5d0/beberapa-segi-hukum-tentang-somasi-bagian-i-brioleh-j-satrio). Untuk jelasnya kita kutip Ps. 1238 BW:

“Si berutang dinyatakan dalam keadaan lalai, baik dengan perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu, atau ia berada dalam keadaan lalai demi perikatannya sendiri, jika perikatan itu membawa akibat, bahwa si berutang berada dalam keadaan lalai, dengan lewatnya waktu yang ditentukan saja“.

Somasi bisa diberikan dalam bentuk surat biasa (R.v.J. Surabaya 28 Agustus 1912, dalam T. 106 : 367) dan tidak harus disampaikan melalui exploit juru sita. Yang pasti, somasi secara lisan tidak dibenarkan. Dengan kata lain, teguran secara lisan tidak berlaku sebagai suatu somasi (HgH Batavia, 24 Desember 1936, dalam T. 145 : 10).

(https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cbfb836aa5d0/beberapa-segi-hukum-tentang-somasi-bagian-i-brioleh-j-satrio-?page=2)

Nah, Bolehkah SOMASI dapat di gunakan dalam kerangka Pidana? Tentunya, B-O-L-E-H why not..?

1. Change Your Mind!

Pertama, perlunya mengubah era lisan menuju era tulisan.

Bahasa lainnya, mengembalikan era surat – menyurat dahulu kala dengan mengkombinasikan era jaman now, yaitu digitalisasi. Budaya lisan adalah sesuatu yang baik, tetapi dalam kerangka hukum, baik itu pidana maupun perdata terdapat hukum acara yang mengenal sebuah Pembuktian dan kekuatan tulisan lebih unggul daripada lisan. 

Kedua, perlunya mengubah paradigma hukum yang kaku ke hukum yang fleksibel.

Maksudnya yaitu, hukum perdata tidak melulu keperdataan, begitu pula hukum pidana tidak melulu kepidanaan. Namun, ada sebuah pola yang saling mengikat atau terkait antara satu yang lainnya sehingga hal kepidanaan dapat menggunakan hal keperdataan pada kondisi atau keadaan tertentu. Tentunya ikatan atau keterkaitan ini memerlukan pembatasan-pembatasan yang jelas dan tegas.

Ketiga, perlu mengubah pemaknaan – pemanfaatan dan penggunaan Somasi.

Pemaknaan -- SOMASI sebagai sebuah teguran yang tertulis. Kata SOMASI dapat diganti misalnya dengan Kata “Surat Pemberitahuan Hukum” atau “Surat Peringatan Hukum” yang pada intinya sebagai upaya menegur secara tertulis pihak lain karena adanya hubungan hukum (pembahasan sebab hukum dan akibat hukum) yang terjadi.

Pemanfaatan -- untuk memperbaiki Kerugian Korban secara wajar. Hubungan hukum yang terjadi meniscayakan adanya peristiwa yang terjadi, inilah yang penulis sebut “sebab hukum” dan konsekuensi dari peristiwa itu, penulis sebut “akibat hukum”. Hal ini harus dijabarkan di dalam SOMASI tersebut.

Penggunaan -- di model penyelesaian non – litigasi atau sebelum masuk ranah litigasi.

2. Make Your SOMASI ....... contoh-somasi.html