Langsung ke konten utama

KUMPULAN PERATURAN LINGKUNGAN HIDUP

 
UNDANG - UNDANG
  1. UU No.17 tahun 2004 Pengesahan Kyoto Protokol
  2. UU No.No. 26 Tahun 2007 Penataan Ruang
  3. UU No.No. 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah
  4. UU No.4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara
  5. UU No.19 Tahun 2009 Pengesahan Stockholm convention on persistent organic pollutants (Konvensi Stockholm Bahanpencemar Organik Yang Persisten)
  6. UU No.Nomor No. 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik
  7. UU No.Nomor No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PERATURAN PEMERINTAH
  1.  PP No. 18 Tahun 1999   Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  2.  PP No. 19 Tahun 1999   Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut
  3.  PP No.  27 Tahun 1999   Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
  4.  PP No. 41 Tahun 1999   Pengendalian Pencemaran Udara
  5.  PP No. 85 Tahun 1999   Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18/1999   Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun
  6.  PP No. 150 Tahun 2000   Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa
  7.  PP No. 4 Tahun 2001   Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
  8.  PP No. 74 Tahun 2001   Bahan Berbahaya dan Beracun
  9.  PP No. 82 Tahun 2001   Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
  10.   PP No.27 Tahun 2002 Pengelolaan Limbah Radioaktif
  11.   PP No.63 Tahun 2002 Hutan Kota
  12.   PP No.38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota
  13.  PP NO. Nomor 26 Tahun 2008   Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
  14.  PP NO. Nomor 42 Tahun 2008   Pengelolaan Sumber Daya Air
  15.   PP No.43 Tahun 2008 Air Tanah
  16.   PP No.24 Tahun 2009 Kawasan Industri
  17.   PP No.34 Tahun 2009 Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
  18.   PP No.15 Tahun 2010 Penyelanggaraan Penataan Ruang
  19.   PP No.22 Tahun 2010 Wilayah Pertambangan
  20.   PP No.24 Tahun 2010 Penggunaan Kawasan Hutan
  21.   PP No.78 Tahun 2010 Reklamasi dan Pasca Tambang
  22.   PP No.38 Tahun 2011 Sungai
  23.   PP No.27 Tahun 2012 Izin Lingkungan
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN BAPEDAL
A. ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP / AMDAL
  1. Kep Men LH No. 42 Tahun 1994   Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan
  2. Kep Men LH No. 056 Tahun 1994   Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting
  3. Kep Men LH No. 2 Tahun 2000   Panduan Penilaian Dokumen AMDAL
  4. Kep Men LH No. 4 Tahun 2000   Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan
  5. Kep Men LH No. 5 Tahun 2000   Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan
  6. Kep Men LH No. 40 Tahun 2000   Pedoman Tatakerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
  7. Kep Men LH No. 41 Tahun 2000   Pedoman Pembentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  8. Kep Men LH No. 42 Tahun 2000   Susunan Keanggotaan Komisi Penilai dan Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat
  9. Kep Men LH No. 17 Tahun 2001   Jenis Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
  10. Kep Men LH No. 30 Tahun 2001   Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan
  11. Kep Bapedal No. 299 Tahun 1996   Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial Dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
  12. Kep Bapedal No. 105 Tahun 1997   Panduan Pemantau Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pementau Lingkungan (RPL)
  13. Kep Bapedal No. 08 Tahun 2000   Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
  14. Kep Men LH No. 86 Tahun 2002   Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pementauan Lingkungan Hidup
  15. Kep Men LH No. 45 Tahun 2005   Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
  16. Per Men LH No. 08 Tahun 2006   Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
  17. Per Men LH No. 11 Tahun 2006   Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
  18. Per Men LH No. 12 Tahun 2007   Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup bagi usaha dan / Kegiatan yang tidak memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  19. Per Men LH No. 5 Tahun 2008   Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
  20. Per Men LH No. 6 Tahun 2008 tantang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  21. Per Men LH No. 7 Tahun 2008   Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
  22. Per Men LH No. 11 Tahun 2008   Persyaratan Kompetensi Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
  23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 115 tahun 2009   penunjukkan lembaga sertifikasi kompetensi penyusun dokumen Amdal
  24. Per Men LH No. 24 Tahun 2009   Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
  25. Per Men LH No. 25 Tahun 2009   Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah
  26. Per Men LH No.07 Tahun 2010   Sertifikasi Kopetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 
  27. Per Men LH No. 13 Tahun 2010    Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan surat  pernyataan kesanggupan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup
  28. Permen LH No. 14 tahun 2010   dokumen lingkungan hidup bagui usaha dan atau kegiatan  yang telah memiliki izin usaha dan atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup
  29. Per Men LH No.15 Tahun 2010   Persyaratan dan tatacara lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
  30. PUU TA 2010\PermenNo.17thn2010-AuditLingkungan.pdf

B. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
  1. Kep Men LH No. 35 Tahun 1995   Program Kali Bersih (Prokasi)
  2. Kep Men LH No. 35A Tahun 1995   Program Penilaian Kinerja Perusahaan / Kegiatan Usaha Dalam Pengendalian Pencemaran Dilingkup Kegiatan Prokasih
  3. Kep Men LH No. 51 Tahun 1995   Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri
  4. Kep Men LH No. 52 Tahun 1995   Baku Mutu Kegiatan Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel
  5. Kep Men LH No. 58 Tahun 1995   Baku Mutu Kegiatan Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit
  6. Kep Men LH No. 42 Tahun 1996   Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi
  7. Kep Men LH No. 09 Tahun 1997   Perubahan Kep Men LH No.42/MENLH/10/1996   Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi
  8. Kep Men LH No. 03 Tahun 1998   Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri
  9. Kep Men LH No. 28 Tahun 2003   Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit
  10. LAMPIRAN Kep Men LH No. 28 Tahun 2003   Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit
  11. Kep Men LH No. 29 Tahun 2003   Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah IndustriMinyak Kelapa Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit
  12. Kep Men LH No. 37 Tahun 2003   Metoda Analisa Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan
  13. Kep Men LH No. 110 Tahun 2003   Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air
  14. Kep Men LH No. 111/MENLH/2003   Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air
  15. Kep Men LH No. 112/MENLH/2003   Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan Kegiatan Domestik
  16. Kep Men LH No. 113/MENLH/2003   Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Pertambangan Batubara
  17. Kep Men LH No. 114/MENLH/2003   Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air
  18. Kep Men LH No. 115/MENLH/2003   Pedoman Penentuan Status Mutu Air
  19. Kep Men LH No. 142/MENLH/2003   Perubahan Atas Kep Men LH No. 111 Tahun 2003   Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air
  20. Kep Men LH No. 122 Tahun 2004   Perubahan Atas Kep Men No. 51 Tahun 1995   Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri
  21. Kep Men LH No. 202 Tahun 2004   Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas dan atau Tembaga Menteri Negara Lingkungan Hidup
  22. Per Men LH No. 02 Tahun 2006    Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Pemotongan Hewan
  23. Per Men LH No. 04 Tahun 2006    Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau kegiatan Pertambangan Bijih Timah
  24. Per Men LH No. 09 Tahun 2006    Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau kegiatan Pertambangan Bijih Nikel
  25. Per Men LH No. 10 Tahun 2006    Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau kegiatan Industri Vinyl Chloride monomer dan Poly vinyl Chroloride
  26. Per Men LH No. 01 Tahun 2007    Pedoman Pengkajian Teknis untuk Penetapan Kelas Air
  27. Per Men LH No. 04 Tahun 2007   Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi
  28. Per Men LH No. 05 Tahun 2007   Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau kegiatan Pengolahan Buah-Buahan dan atau Sayuran
  29. Per Men LH No. 06 Tahun 2007   Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau kegiatan Pengolahan Perikanan
  30. Per Men LH No. 08 Tahun 2007   Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau kegiatan Industri Petrokimia Hulu
  31. Per Men LH No. 09 Tahun 2007   Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau kegiatan Industri Rayon
  32. Per Men LH No. 10 Tahun 2007   Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau kegiatan Industri Purified Terephthalic
  33. Per Men LH No. 13 Tahun 2007   Persyaratan dan tata cara Pengelolaan air Limbah bagi usaha dan / atau kegiatan Hulu Minyak dan Gas serta Panas Bumi dengan cara Injeksi
  34. Per Men LH No. 12 Tahun 2008   Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Pengolahan Rumput Laut
  35. Per Men LH No. 13 Tahun 2008   Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Pengolahan Kelapa
  36. Per Men LH No. 14 Tahun 2008   Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Pengolahan Daging
  37. Per Men LH No. 15 Tahun 2008   Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Pengolahan Kedelai
  38. Per Men LH No. 16 Tahun 2008   Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Industri Keramik
  39. Per Men LH No. 3 Tahun 2009   Sertifikasi Kompetensi dan Standar Kompetensi Manajer Pengendalian Pencemaran Air
  40. Per Men LH No. 8 Tahun 2009   Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal
  41. Per Men LH No. 9 Tahun 2009   Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Pengolahan Obat Tradisional/Jamu
  42. Per Men LH No. 10 Tahun 2009    Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Industri Oleokimia Dasar
  43. Per Men LH No. 11 Tahun 2009   Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Peternakan Sapi dan Babi
  44. Per Men LH No. 12 Tahun 2009   Pemanfaatan Air Hujan
  45. Per Men LH No. 21 Tahun 2009   Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan Bijih Besi
  46. Per Men LH No. 28 Tahun 2009   Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau dan/atau Waduk
  47. Per Men LH No.34 Tahun 2009   Baku mutu air limbah bagi usaha dan / atau kegiatan pertambangan bjih bauksit
  48. Per Men LH No. 01 Tahun 2010   Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air Menteri Negara Lingkungan Hidup
  49. Per Men LH No.03 Tahun 2010   Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri
  50. Per Men LH No.04 Tahun 2010   Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Minyak Goreng
  51. Per Men LH No.05 Tahun 2010   Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Gula
  52. Per Men LH No. 06 Tahun 2010   Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Rokok dan/atau Cerutu
  53. Permen LH No. 19 Tahun 2010   Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Minyak Bumi

C. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
  1. Kep Men LH No. 35 Tahun 1993   Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
  2. Kep Men LH No. 13 Tahun 1995   Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak
  3. Kep Men LH No. 15 Tahun 1996   Program Langit Biru
  4. Kep Men LH No. 48 Tahun 1996   Baku Tingkat Kebisingan
  5. Kep Men LH No. 49 Tahun 1996   Baku Tingkat Getaran
  6. Kep Men LH No. 50 Tahun 1996   Baku Mutu Tingkat Kebauan
  7. Kep Men LH No. 45 Tahun 1997   Indeks Standar Pencemaran Udara
  8. Kep. Bapedal No. 205 Tahun 1996   Pedoman Teknis pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak
  9. Kep. Bapedal No. 107 Tahun 1997   Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan serta Informasi Indeks Standar Pencemaran Udara
  10. Kep Men LH No. 129/MENLH/2003   Baku Mutu Emisi Usaha dan Atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi
  11. Kep Men LH No. 141/MENLH/2003   Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor  Tipe Baru Dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi (Current Production)
  12. Kep Men LH No. 133 Tahun 2004   Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan Industri Pupuk Menteri Negara Lingkungan Hidup
  13. Kep Men LH No. 252 Tahun 2004   Program Penilaian Peringkat Hasil Uji Tipe Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Menteri Negara Lingkungan Hidup
  14. Per Men LH No. 5 Tahun 2006   Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama
  15. Per Men LH No. 7 Tahun 2007   Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap
  16. Per Men LH No. 17 Tahun 2008   Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Industri Keramik
  17. Per Men LH No. 18 Tahun 2008   Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Industri Carbon Black
  18. Per Men LH No. 21 Tahun 2008   Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal
  19. Per Men LH Nomor 4 tahun 2009   AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR
  20. Per Men LH No. 7 Tahun 2009   Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru
  21. Per Men LH No. 13 Tahun 2009   Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha Dan / Kegiatan Minyak dan Gas Bumi
  22. Per Men LH No.35 Tahun 2009   Pengelolaan Halon
  23. Per Men LH No. 12 tahun 2010   Pedoman Pengendalian pencemaran udara di daerah

D. PENGENDALIAN PENCEMARAN KERUSAKAN LAUT
  1. Kep Men LH No. 45 Tahun 1996   Program Pantai Lestari
  2. Kep Men LH No. 04 Tahun 2001   Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang
  3. Kep Bapedal No. 47 Tahun 2001   Pedoman Pengukuran Kondisi Terumbu Karang
  4. Kep Men LH No. 51 Tahun 2004   Baku Mutu Air Laut
  5. Kep Men LH No. 179 Tahun 2004   Ralat Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004   Baku Mutu Air Laut
  6. Kep Men LH No. 200 Tahun 2004   Kriteria Baru Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun
  7. Kep Men LH No. 201 Tahun 2004   Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove
  8. Per Men LH No. 12 Tahun 2006   Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut

E. PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
  1. Kep Men Lh No. 43 Tahun 1996   Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di daratan
  2. Per Men LH No. 7 Tahun 2006   Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah  untuk Produksi Biomassa.
  3. Per Men LH No. 23 Tahun 2008   Pedoman teknis pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas rakyat
  4. PerMen LH No. 9 Tahun 2010   Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan akibat dugaan Pencemaran dan / atau Perusakan Lingkungan Hidup

F. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
  1. Kep No. 68/BAPEDAL/05/1994   Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpangan Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  2. Kep No. 01/BAPEDAL/09/1995   Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3
  3. Kep No. 02/BAPEDAL/09/1995   Dokumen Limbah B3
  4. Kep No. 03/BAPEDAL/09/1995   Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3
  5. Kep No. 04/BAPEDAL/09/1995   Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah B3
  6. Kep No. 05/BAPEDAL/09/1995   Sampel dan Label Limbah B3
  7. Kep No. 255/BAPEDAL/08/1996   Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas
  8. Edaran Kep. BAPEDAL No. 08/SE/02/1997   Penyerahan Minyak Pelumas Bekas
  9. Kep No. 02/BAPEDAL/01/1998   Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Daerah
  10. Kep No. 03/BAPEDAL/01/1998   Penetapan Kemitraan Dalam Pengolahan Limbah B3
  11. Kep No. 04/BAPEDAL/01/1998   Penetapan Prioritas Limbah B3
  12. Kep Men No. 128 Tahun 2003   Tata Cara Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis
  13. Per Men LH No. 3 Tahun 2007   Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan
  14. Per Men LH No. 2 Tahun 2008   Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  15. Per Men LH No. 3 Tahun 2008   Tata Cara Pemberian Simbol dan Label  Bahan Berbahaya dan Beracun
  16. Per Men LH No. 5 Tahun 2009   Pengelolaan Limbah di Pelabuhan
  17. Per Men LH No. 18 Tahun 2009   Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  18. Per Men LH No. 30 Tahun 2009   Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah
  19. Per Men LH No.33 Tahun 2009    Tata cara pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun
  20. Per Men LH No.02 Tahun 2010   Penggunaan Sistem Elektronik Registrasi bahan berbahaya dan beracun dalam Rangka Indonesia Nasional Single window di kementerian Lingkungan Hidup

G. ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN
  1. Kep Men LH No. 148 Tahun 2004   Pedoman Pembentukan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah
  2. Kep Men LH No. 197 Tahun 2004   Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota Menteri Negara Lingkungan hidup
  3. Per Men LH No. 03 Tahun 2006   Program Menuju Indonesia Hijau
  4. Per Men LH No. 6 Tahun 2006   Pedoman Umum Standardisasi Kompetensi Personil dan Lembaga  Jasa Lingkungan
  5. Per Men LH No. 2 Tahun 2007   Pedoman teknis dan Persyaratan Kompetensi Pelaksanaan Retrofit dan Recycle pada Sistem Refrigerasi
  6. Per Men LH No. 19 Tahun 2008   Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
  7. Per Men LH No. 20 Tahun 2008   Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
  8. Per Men LH Nomor 1 tahun 2009   Program Adipura
  9. Per Men LH No. 2 Tahun 2009   Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata
  10. Per Men LH No. 6 Tahun 2009   Laboratorium Lingkungan
  11. Per Men LH No. 17 Tahun 2009   Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah
  12. Per Men LH No. 19 Tahun 2009   Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10A Tahun 2006    Pedoman Teknis Penyaluran Pembiayaan Bagi Kegiatan Debt For Nature Swap (DNS) Dengan Pemerintah Jerman Untuk Investasi Lingkungan Bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
  13. Kep Men LH No. 230 Tahun 2009   Dewan Pertimbangan Penghargaan Adiwiyata
  14. Kep Men LH No. 232 Tahun 2009   Penerima Penghargaan Adiwayata Tahun 2009
  15. Per Men LH No. 27 Tahun 2009   Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  16. Per Men LH No.08 Tahun 2010 Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan

IV. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
  1. Kep Men LH No. 07/MENLH/2001   Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
  2. Kep Men LH No. 56/MENLH/2002   Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas
  3. Kep Men LH No. 58/MENLH/2002   Tata Cara Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Propinsi/Kabupaten Kota
  4. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-60/E/Ejp/01/02 Perihal Pedoman Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup
  5. Keputusan Bersama Kementerian LH, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu Kejaksaan, Kepolisian. (SATU ATAP) No. KEP-04/MENLH/04/2004, KEP. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik 208/A/J.A/04/2004, KEP-19/IV/2004 Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
  6. Peraturan menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013   Pedoman penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup
  7. Jabfung dan Angka Kreditnya:
  8. PerMENPAN Nomor 39/2011.
  9. PerMENLH dan PerMENPAN Nomor 09 Tahun 2012.Per Men LH No. 29 Tahun 2009   Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah


Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perspektif Viktimologi R.I. Mawby & S. Walklate

Bab 1: Perspektif tentang Victimologi Narasi viktimologis merupakan disiplin yang relatif muda, dengan gerakan korban yang membuat kehadiran semakin terasa pada kebijakan peradilan pidana Inggris dan Wales sampai batas tertentu, di seluruh Eropa. Keadaan sosial yang mempengaruhi proyek khusus ini, kemudian, tidak hanya berasal dari peristiwa politik dan sosial tahun 1980-an di Inggris dan Wales, tetapi juga dari perubahan cepat ke peta politik Eropa, baik Timur dan Barat, yang terjadi pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Perubahan-perubahan ini telah menyebabkan evaluasi ulang teori dan praksis di seluruh Eropa Timur-Barat. Ini mungkin terbukti sama pentingnya dalam konteks memahami operasi dan proses berbagai peradilan pidana dan sistem kesejahteraan seperti di arena politik yang lebih terbuka. Perkembangan ini memberikan peluang untuk mengevaluasi kontribusi potensial dari berbagai alur pemikiran viktimologis, menuju pemahaman dan mempengaruhi arah perubahan ini. Mengingat bany...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

CLS, Critical Legal Studies atau Studi Hukum Kritis

TEORI STUDI HUKUM KRITIS ( CRITICAL LEGAL STUDIES , CLS) Latar belakang Studi Hukum Kritis ( Critical Legal Studies , CLS)   Akhir abad ke-20, Studi Hukum Kritis atau Critical Legal Studies , CLS datang dengan melawan gagasan liberalisme dan pluralisme hukum. Dalam Frontiers Legal Theory menyebutkan perkembangan Critical and Postmodern Legal Studies muncul sekitar 1970-an di Amerika dengan tokoh (sarjanawan) yang terinspirasi gerakan pemikiran kontinental ( continental social theory ) seperti Marxist, Structuralist, dan Post-structuralis yang kemudian membentuk gerakan yang disebut Gerakan Studi Hukum Kritis_ ( Critical Legal Studies , CLS). Keberadaan CLS diasumsikan terpengaruh Teori Kritis ( Critical Theory ) dari Mahzab Frankfurt yang dipelopori oleh Institute for Social Research di Frankfurt University. Mahzab Frankfurt membawa terminologi ‘teori kritis’ dengan haluan ajaran Karl Marx (Marxism)._ Melalui karya Mahzab Frankfurt dari 1930 sampai 1940-an hing...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

SOMASI untuk Korban dalam Hukum Pidana

Apa itu Somasi? Menurut KBBI, Somasi adalah teguran untuk membayar dan sebagainya ( https://kbbi.web.id/somasi ). Menurut Wikipedia, Somasi adalah sebuah teguran terhadap pihak calon tergugat pada proses hukum. Bentuk –bentuk somasi dapat berupa surat perintah, akta sejenisnya, dan demi perikatan sendirinya (lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Somasi ). Jika merujuk pada bahan Wikipedia, maka kerangka tafsir Somasi merujuk pada kerangka keperdataan (lihat rujukannya). Pada sisi yang lain, terdapat poin penting, yaitu; 1. sebuah teguran                                             2. diberikan kepada pihak lain Menurut J. Satrio, Topik somasi mestinya menarik untuk disimak, sebab sekalipun somasi memegang peranan yang sangat besar (penting) dalam pelaksanaan huku...
Posting Komentar
Baca selengkapnya